Minggu, 07 Juni 2015

KEADAAN PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN PRANCIS





BAB 7 Kebijakan Pemerintahan moneter dan fiskal prancis


1. Kebijakan Fiskal

Pengertian Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional.

Kebijakan Fiskal Prancis
Monexnews -Pertumbuhan ekonomi Perancis dapat melebihi target Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sebesar 0.4% tahun ini,  ucap Menteri Keuangan Perancis Michel Sapin. "Data terkini untuk kuartal ketiga yang membuatku optimis. Tahun ini, Perancis akan mencapai target 0.4%, dan kemungkinan sedikit di atas itu," ucapnya di sela-sela pertemuan G-20. Gross domestic product (GDP) di negara perekonomian terbesar kedua di Eropa tersebut bertumbuh 0.3% pada kuartal ketiga, level tinggi 1 tahun. Data tersebut menyusul kontraksi pada kuartal sebelumnya, membuat Perancis mendapat sebutan "sick man of Europe".
Meski demikian, laju pertumbuhan 0.4% sulit dipertahankan dalam jangka panjang, menurut peringatannya. OECD memperkirakan Perancis akan berekspansi dengan laju 1% di tahun 2015, yang menurut Sapin tidak akan cukup untuk memberikan hasil yang nyata. "Meski dengan laju pertumbuhan sebesar 1-1.5%, seperti yang kami harapkan, tidak akan cukup untuk mengurangi pengangguran dan menyeimbangkan kembali sektor keuangan publik kami. Reformasi struktural dan investasi kebijakan fiskal dan struktural yag tepat yang dapat membantu Perancis, dan Eropa, untuk mencapai laju pertumbuhan yang dapat menghentikan krisis.

2. Kebijakan Moneter
Pengertian Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahaninflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan Moneter Prancis
Sistem Moneter Eropa mempunyai 3 tujuan dasar:
  • Untuk menstabilkan nilai tukar untuk memperbaiki yang ada ketidakstabilan
  • Untuk mengurangi inflasi dan
  • Menyatuan moneter Eropa melalui kerjasama.


Sistem Moneter Eropa dimulai pada bulan Maret 1979 denagn anggota 12 negara yang juga anggota European Union yang bertujuan membantu stabilitas moneter negara-negara komunitas eropa. Mata uang yang dipakai dalam SME dikenal dengan nama ECU, sedangkan indeks yang digunakan sebagai nilai pari dinamakan ERM.

Dasar elemen Sistem ini adalah tiga:
ERM = Exchange-rate Mechanism, merupakan indeks komposit penjumlahan dari mata uang negara Eropa yang membatasi Fluktuasi mata uang negara anggota EMS dengan menetukan batas atas dan bawah.
Tujuan ditetapkannya ERM adalah untuk menjaga Ekuilibirium kurs di pasar uang internasional. Kurs mata uang negara anggota komunitas Eropa tidak boleh berfluktuasi melebihi 2,25% di atas atau di bawah nilai pari.
ERM atau mekanisme kurs mempunyai tiga karakteristik :
  • Penetapan kewajiban setiap anggota untuk memelihara kurs,
  • Penyediaan dana dalam rangka menjaga stabilitas kurs, dan
  • Penentuan kurs yang baru atas kesepakatan bersama jika kondisi ekonomi mengharuskan demikian.

ECU = Mata Uang Eropa, yang memainkan peranan penting dalam menjalankan EMS. ECU adalah mata uang komposit yang merupakan penjumlahan dari mata uang 12 negara Eropa. Proporsi masing-masing mata uang negara anggota dalam ECU menunjukkan kekuatan ekonomi relatif dalam komunitas Eropa. ECU berfungsi sebagai satuan unit (unit of account), alat settlement, dan aset cadangan bagi anggota EMS.
European Monetary Cooperation Fund (EMCF) dibuat pada Oktober 1972 yang menjadi pokok dan fungsi adalah:
  • Untuk memfasilitasi intervensi di pasar mata uang,
  • Untuk member efek ke liquidasi antara bank sentral dan
  • Untuk mengelola fasilitas kredit jangka pendek yang terkait dengan EMS.


Uni Ekonomi dan Moneter (EMU)
Sistem Moneter Eropa (EMS) adalah pendahulu dari Uni Ekonomi dan Moneter (EMU), yang menyebabkan pembentukan Euro. Ini adalah cara untuk menciptakan area stabilitas mata uang di seluruh Komunitas Eropa dengan mendorong negara-negara untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter mereka. Ini digunakan Mekanisme Nilai Tukar (ERM) untuk menciptakan nilai tukar yang stabil dalam rangka meningkatkan perdagangan antara negara anggota UE dan dengan demikian membantu perkembangan pasar tunggal. Uang yang stabil telah menjadi bagian penting dari perhitungan ekonomi internasional sejak Perang Dunia II. Namun, oleh 1980-an, pendapat tentang itu jauh lebih terbagi. Akibatnya, tidak semua negara ikut ambil bagian dalam EMS langsung, dan ada lebih perpecahan di tahun-tahun yang akan datang atas peran Uni Eropa dalam menetapkan kebijakan moneter sebagai EMS diganti dengan Euro.

Sejarah
EMS diluncurkan pada tahun 1979 untuk membantu mengarah pada tujuan akhir dari Emu yang telah ditetapkan dalam Laporan Werner (1970). Sejak Perang Dunia II, upaya telah dilakukan untuk menjaga stabilitas mata uang antara mata uang utama melalui sistem nilai tukar tetap yang disebut Sistem Bretton Woods. Hal ini runtuh pada awal tahun 1970. Namun, para pemimpin Eropa yang sangat antusias untuk mempertahankan prinsip nilai tukar stabil daripada pindah ke kebijakan nilai tukar mengambang yang mendapatkan popularitas di Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan mereka untuk membuat EMS. Itu bukan merupakan langkah sepenuhnya berhasil karena, pertama, itu menimbulkan banyak kesulitan teknis dalam pengaturan tingkat yang benar untuk semua negara anggota, dan kedua, beberapa anggota kurang berkomitmen untuk itu daripada yang lain. Inggris tidak bergabung ERM sampai tahun 1990 dan dipaksa untuk meninggalkannya pada tahun 1992 karena tidak bisa menjaga dalam batas nilai tukar. Proyek ini, bagaimanapun, terus: di bawah Traktat Maastricht (1992), EMS menjadi bagian dari proyek lebih luas untuk Emu yang dikembangkan pada tahun 1990an.
Pada tahun 1994 Institut Moneter Eropa diciptakan sebagai langkah transisi dalam membangun Bank Sentral Eropa. (ECB) dan mata uang bersama. ECB, yang didirikan pada tahun 1998, bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan moneter tunggal dan suku bunga bagi negara-negara mengadopsi, dalam hubungannya dengan bank sentral nasional mereka. Akhir tahun 1998, Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Portugal, dan Spanyol memangkas suku bunga mereka ke tingkat yang hampir seragam rendah dalam upaya untuk mempromosikan pertumbuhan dan untuk mempersiapkan jalan bagi terpadu mata uang.
Pada awal 1999, Uni Eropa sama anggota mengadopsi mata uang tunggal, euro,. untuk pertukaran asing dan pembayaran elektronik. (Yunani, yang tidak memenuhi kondisi ekonomi yang diperlukan sampai tahun 2000, kemudian juga mengadopsi euro.) Ketika Euro muncul menjadi ada pada tahun 1999, EMS secara efektif luka, meskipun ERM tetap beroperasi.
Pengenalan empat dekade euro setelah beginings Uni Eropa secara luas dianggap sebagai langkah besar menuju kesatuan politik Eropa. Dengan menciptakan kebijakan ekonomi umum, negara bertindak untuk menempatkan peredam pada belanja publik yang berlebihan, mengurangi utang, dan membuat usaha yang kuat di menjinakkan inflasi. Namun, defisit anggaran-langit-langit dibentuk dalam proses memperkenalkan euro telah dilanggar oleh sejumlah negara sejak tahun 2001, sebagian karena pemerintah nasional langkah-langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2003, menteri keuangan Uni Eropa, dihadapkan dengan kenyataan bahwa kemerosotan ekonomi telah menempatkan Perancis dan Jerman yang melanggar langit-langit, sementara menangguhkan pakta tersebut. Komisi Eropa menantang yang bergerak, bagaimanapun, dan pengadilan tinggi Uni Eropa membatalkan keputusan menteri keuangan "pada tahun 2004.

Koin Euro dan catatan mulai beredar pada Januari, 2002, dan mata uang lokal tidak lagi diterima sebagai legal tender dua bulan kemudian. Unit mata uang Eropa (ECU), yang didirikan pada tahun 1979, adalah pendahulu dari euro. Berasal dari keranjang berbagai jumlah mata uang dari negara-negara Uni Eropa, ECU adalah unit akuntansi yang digunakan untuk menentukan nilai tukar mata uang nasional antara.

Uni Eropa anggota-Denmark, Inggris, dan Swedia-yang tidak mengadopsi euro ketika diperkenalkan mungkin yang paling penting adalah Inggris, yang terus menganggap dirinya sebagai lebih atau kurang terpisah dari Eropa. Dalam semua tiga negara telah ada kecemasan publik yang kuat bahwa menjatuhkan mata uang nasional masing-masing akan menyerah terlalu banyak kebebasan. Pemilih Denmark menolak adopsi euro dalam referendum pada tahun 2000, pemungutan suara itu dipandang sebagai lawan penguatan euro di Inggris dan Swedia. Dari 12 anggota Uni Eropa mengakui sejak tahun 2004, tiga-Slovenia, Malta, dan Siprus-telah mengadopsi euro.

Meskipun integrasi moneter bukan tujuan asli dari Masyarakat Ekonomi Eropa, konsep tampaknya memperoleh dukungan dengan setiap krisis ekonomi Eropa. EMS adalah dikreditkan dengan membantu untuk mencegah krisis ekonomi dengan menstabilkan nilai tukar, mengurangi inflasi, dan koordinasi kebijakan moneter dari bank sentral anggota. EMS demikian langkah besar menuju integrasi moneter Eropa.


Bagaimana cara kerja Sistem Moneter Eropa?
Bagian paling penting dari EMS adalah Mekanisme Nilai Tukar.Hal ini dilakukan pemerintah negara-negara anggota semua 'untuk menjaga nilai tukar mata uang mereka dalam band. Ini berarti bahwa nilai tukar tidak ada negara bisa berfluktuasi lebih dari 2,25% dari titik pusat. Ini dirancang untuk membantu menciptakan perdagangan yang stabil tanpa takut bahwa perubahan mendadak dalam nilai mata uang akan mengurangi perdagangan dan mendorong pengembangan hambatan perdagangan antara negara anggota.
Ini juga menciptakan European Currency Unit (ECU) untuk digunakan sebagai unit rekening. Meskipun bukan mata uang riil, ECU menjadi dasar bagi gagasan untuk menciptakan mata uang tunggal - sebuah ide yang diwujudkan dengan peluncuran Euro pada tahun 1999.



BAB 8 MASALAH POKOK PEREKONOMIAN Prancis dalam tinggkat pengangguran dan inflasi

1. Pengangguran

Salah satu penyebab tingginya tinggkat pengangguran di peranci adalah Krisis energy di perancis. Penyebab Krisis minyak bumi 1973 dimulai pada tanggal 17 Oktober 1973 saat anggota OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries) yaitu Arab Saudi, Mesir, dan Syria mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mengirimkan minyak kepada negara-negara yang mendukung Israel (Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat)  dalam konfliknya terhadap Syria dan Mesir (Perang Yom Kippur).
Karna adanya hal tersebut berdampaklah pada tenaga kerja Perancis, diantaranya:
  • Meningkatnya kriminalitas di Prancis karena banyaknya pengangguran mencapai 900.000 orang pada tahun 1975.
  • Terjadi perubahan pola hidup masyarakat Prancis akibat pengurangan jumlah konsumsi masyarakat di berbagai bidang.
  • Terjadi penghematan energi secara besar-besaran: Mobil Jepang laku di pasaran Eropa karena lebih hemat bensin.
  • Mulai muncul gelombang anti imigran dan xenophobia.
  • Munculnya demo dan mogok besar-besaran para pekerja yang menuntut kesejahteraan mereka (les 35 h). Demo tersebut memakan korban jiwa dan melahirkan sekumpulan orang yang berjuang untuk kepentingan para pekerja.
  • Masyarakat Prancis mulai beralih ke sosialis.
  • Terjadinya lonjakan pengangguran sebesar 1.7% dari seluruh populasi di Prancis selama tahun 1960 sampai dengan 1967
  • Terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebesar 2.5% di pertengahan tahun 1968 dan 1973, dan peningkatan sebesar2.8 % pada tahun 1974  (600.000 orang tidak bekerja)
  • Kenaikan jumlah pengangguran yang signifikan terjadi pada awal 1975.
  • Kenaikan sebesar 5% pada tahun 1977 (1,1 juta pengangguran).
  • Tahun 1981, terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebesar 7% (1,8 juta pengangguran).
  • Perancis menjadi negara yang memiliki pengangguran terbesar pada tahun 1981 yaitu sebesar 6,5% dibandingkan dengan 7 negara yang tergabung dalam OCDE
  • Perancis menjadi negara yang memiliki pengangguran terbesar pada tahun 1981 yaitu sebesar 6,5% dibandingkan dengan 7 negara yang tergabung dalam OCDE yang hanya meningkat sebesar 2,8% pada pertengahan tahun 1960 dan 1967.

Kebijakan Pemerintah Perancis Terhadap Pengangguran
  • Diberlakukannya kebijakan ekonomi yang diputuskan oleh Fourcade tahun 1974, yaitu : Bantuan kredit, pemotongan pajak yang tinggi, kenaikan pajak pertambahan             nilai, kenaikan harga energi untuk mengurangi konsumsi, Jacques Chirac memutuskan kebijakan penting, yakni penghapusan fiskal, menaikkan dana alokasi umum, perlindungan investasi yaitu sebesar 45 milliar franc.
  • Hal ini menimbulkan tingkat inflasi yang rendah dibandingkan negara lain, yang menyebabkan  tenaga kerja menginginkan kenaikan gaji sebesar 20% pada tahun 1974 , 18,1% pada tahun 1975 dan 16,3% pada tahun 1975 sehingga menyebabkan negara menderita defisit.
  • Pengeluaran terbesar juga diakibatkan oleh besarnya perdagangan luar negeri sehingga R. Barre selaku Perdana Menteri menetapkan kebijakan Politik Ekonomi baru yang memprioritaskan masalah inflasi, APBN, kebutuhan pokok.
  • Kebijakan R. Barre baru dijalankan pada 22 September 1976.
  • Kebijakannya yaitu penurunan inventaris publik, menaikkan pajak pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri, mengurangi kenaikan dana moneter ( 16% tahun 1976 dan 12,5% tahun 1977), penetapan harga selama 3 bulan terakhir setiap tahun . Menormalisasi kenaikan gaji sampai 6,5% pada tahun 1977 sehingga kebijakan ini menghasilkan stabilitas ekonomi dengan penurunan tingkat inflasi antara 8-10% pada tahun 1978 yang ditambah dengan kenaikan produksi dalam negeri sebesar 3,5%.
  • Kebijakan ini diikuti oleh banyak perusahaaan yang berbisnis dengan prinsip perdagangan bebas pada tahun 1978, membantu perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan yang dinamakan “ vérité des prix”.
  • Kebijakan itu membuahkan hasil pada tahun 1980 sampai 1981 menurunkan tingkat inflasi, menurunkan   tingkat pengangguran, menurunkan pengeluaran luar negeri, sehingga Prancis mengalami kekurangan tenaga kerja dan mengambil para imigran untuk dijadikan tenaga kerja.

2. INFLASI

Tingkat Inflasi Prancis bulan Agustus tercatat melambat sesuai dengan perkiraan sebelumnya, yaitu bergerak ke level terendahnya sejak akhir tahun 2009. Indeks Harga Konsumen (IHK) naik 0,4 persen pada basis tahunan, sejalan dengan perkiraan, tetapi memang lebih lambat dari kenaikan sebesar 0,5 persen di bulan Juli. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Pada basis bulanan, IHK tercatat naik 0,4 persen, membalikkan penurunan sebesar 0,3 persen di bulan sebelumnya. Untuk tingkat bulanan ini juga sesuai dengan ekspektasi ekonom.
Harga pangan turun 0,5 persen di bukan Juli sebagai akibat dari penurunan musiman dalam harga produk yang belum diolah. Harga energi turun 0,8 persen. Sementara itu, pakaian dan alas kaki justru naik 10,6 persen. Selanjutnya, biaya jasa naik 0,3 persen karena biaya akomodasi liburan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk Indeks harmonisasi harga konsumen naik 0,5 persen pada basis tahunan, sedikit lebih lambat dari pertumbuhan 0,6 persen yang diumumkan pada bulan Juni.
Ekonomi Prancis, yang merupaka negara ekonomi terbesar kedua di kawasan euro ini memang terpantau sama sekali tidak mengalami pertumbuhan dalam dua kuartal terakhir, hal inilah yang membuat pemerintah mengoreksi target defisit anggarannya, dan klaim pengangguran meningkat mencapai rekornya dalam Juli.


BAB 9 INVESTASI PRANCIS

Nilai investasi perusahaan Prancis di Indonesia menunjukkan peningkatan pesat. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir yakni 2006-2009, investasi Prancis di Indonesia mencapai USD307,3 juta dengan 60 proyek kerja sama.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa total nilai investasi Prancis di Indonesia pada kuartal I-2010 mencapai USD0,1 juta, dengan proyek sebanyak enam buah.

Prancis menempati posisi ke-23 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia. Komoditi utama Indonesia ke Prancis antara lain electrical transformer, static converters, other furniture and parts there of, cocoa butter, fat and oil, dan lain lain.

Sebagai negara sumber impor Indonesia, Prancis berada di posisi ke-13. Komoditi utama Indonesia dari Prancis antara lain other aircraft  seperti helicopters, aeroplanes), self propelled buldozers, angledozers, graders, levelleers, scrapers dan lain-lain).